Perbandingan Kinerja Masa Presiden SBY Dengan Presiden Jokowi Dalam Beberapa Aspek

 Masa Periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Presiden Indonesia ke-6

Masa jabatan

20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014

Wakil Presiden

Jusuf Kalla (2004–2009) 

Boediono (2009–2014)

   A. Bidang pendidikan

Pendidikan merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.

Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA. Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras. Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya.

Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.

Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti.Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan. Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.

Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.

Selama 2 periode menjabat sebagai Presiden dan dibantu oleh 2 (dua) nama menteri pendidikan yang berbeda, tentu banyak hal yang telah dilakukan SBY untuk dunia pendidikan kita. Berikut ini disajikan 6 (enam) catatan penting terkait dengan kebijakan pendidikan nasional selama 10 tahun kepemimpinan SBY (tahun 2004-2014), baik yang dikemas dalam bentuk peraturan setingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau peraturan lain di bawahnya. Keenam kebijakan pendidikan tersebut adalah:

1. Profesialisasi Jabatan Guru.

2. Penerapan Kurikulum Berbasis Kompentansi dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

3. Standarisasi Pendidikan Indonesia.

4. Pemenuhan Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN.

5. Penataan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

6. Peningkatan Kesejahteraan Guru.

B. Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan adalah salah satu bidang kerja yang kerap mendapat kritik dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 5 tahun terakhir. Namun berdasarkan survei, sebagian besar masyarakat menilai baik kinerja SBY dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan hasil survei, sebagaimana disampaikan Fajar, 69 persen responden menyatakan kinerja SBY baik dalam hal keterjangkauan harga obat-obatan. Kemudian untuk hal pelayanan asuransi atau jaminan kesehatan keluarga miskin, 58 persen menilai baik.

Berdasarkan hasil survei, sebagaimana disampaikan Fajar, 69 persen responden menyatakan kinerja SBY baik dalam hal keterjangkauan harga obat-obatan. Kemudian untuk hal pelayanan asuransi atau jaminan kesehatan keluarga miskin, 58 persen menilai baik.

Jumlah rumah sakit dari 135 unit ditahun 2004, naik menjadi 837 unit pada tahun 2014. Untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, pemerintah membangun puskesmas 5 kali lipat. Pada tahun1999-2004 ada 355, tapi periode 2004-2014 ada sekitar 2083 puskesmas.

Apotek sebagai tempat untuk mendapatkan obat bagi masyarakat juga terus tumbuh, dan hingga tahun 2014 sudah mencapai 9510 unit.

Sedangkan untuk keterjangkauan biaya rumah sakit, 54 persen responden juga menilai baik sedangkan 41 persen menyatakan kinerja SBY buruk. Sekalipun demikian, sekitar 28 persen responden juga mendesak SBY supaya dalam pemerintahan berikutnya memperhatikan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.

Tidak hanya peningkatan dalam bentuk fisik, peningkatan dalam tenaga ahli juga terus ditingkatkan. Buktinya saja peningkatan jumlah dokter selama 10 tahun SBY memimpin sangat signifikan. Dari jumlahnya hanya 35.375 orang menjadi hampir 100 ribu dokter.

Dengan semakin banyaknya dokter, tentu akan semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan penanganan dini terhadap penyakit yang mereka derita. Peningkatan dokter juga tidak terlepas dari bagaimana SBY memberikan perhatian kepada dunia pendidikan, sehingga terlahirlah dokter-dokter baru yang begitu banyak.

C. Bidang ekonomi

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010, seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian Indonesia akan terus bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi global yang sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi pasar finansial, walaupun sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan mampu bertahan.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.

Faktor utama menjadi senjata ampuh yang mendorong kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiscal yang tinggi dan pengurangan hutang Negara . Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintahan SBY adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM). Kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat yang termasuk kategori ekonomi lemah, dan ini bisa dilihat pendapatan perbulannya kurang lebih lebih dari Rp.1000.000,-, kebijakan menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sarana pendidikan yang ada di berbagai daerah Indonesia. Selain itu, kebijakan pemerintahan SBY terkait dalam bidang pendidikan, diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.

Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%.

selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.Core inflation pun naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%.

Keberhasilan SBY selama memerintah pada bidang Ekonomi

1. Ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang semakin kuat pada 2010. Hal ini, antara lain, tercermin dengan indeks harga saham gabungan Indonesia yang terus membaik, daya saing Indonesia di tingkat dunia yang tinggi, nilai ekspor, investasi, dan cadangan devisa yang terus membaik.

2. Sejumlah indikator kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan penting. Dunia memberikan penilaian pada Top Ten Movers, istilahnya prestasi Indonesia dan 9 negara yang lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan penghasilan penduduk kita.

3. Stabilitas politik terjaga dan kehidupan demokrasi makin berkembang. Check and balances antara pemerintah pusat, DPR dan DPRD, berjalan dengan baik. Pelaksanaan pemilu juga prinsipnya berjalan dengan lancar.

4. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, mencatat sejumlah prestasi. Begitu pula dengan pemberantasan terorisme dan narkoba.

5. Terjaga baiknya keamanan dalam negeri walaupun masih terdapat konflik masyarakat dalam skala kecil.

6. Proses perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di banyak daerah. Hambatan birokrasi dan iklim investasi serta pelayanan publik di banyak daerah mengalami kemajuan.

7. Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan meskipun tetap rawan dengan gejolak perekonomian Indonesia. Presiden meminta pemerintah tetap cekatan dan memiliki rencana darurat. “Meskipun, dengarkan kata-kata saya, meskipun bisa kita turunkan kemiskinan dan pengangguran, tetapi tetap rawan terhadap gejolak perekonomian dunia. Jangan terlambat kita mengantisipasinya, jangan kita tidak punya rencana kontigensi, dan jangan pula kita tidak cekatan memecahkan masalah bilamana dampak dari krisis global itu terjadi,” kata Presiden.

8. Beberapa indikator ekonomi penting Indonesia mencatat rekor baru dalam sejarah, seperti income perkapita sekarang sudah tembus 3 ribu dolar AS, lima tahun lalu masih 1.186 dolar AS. Cadangan devisa dulu 36 miliar dolar AS, sekarang 96 miliar hampir 100 miliar dolar AS. Kenaikan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang tertinggi di dunia, naik 46 perssen. Pendapatan domestik bruto kita meningkat dan Indonesia kini peringkat 16 ekonomi di dunia.

9. Makin baiknya upaya pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)Sedangkan Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas Rahma Iryanti di Jakarta, Kamis (7/01/2011) mengungkapkan angka pengangguran 2010 diprediksi turun menjadi 7,6 persen dari kisaran 7,87 persen tahun lalu. Penurunan tersebut seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian.

10. Indonesia makin berperan dalam hubungan internasional, makin nyata peran kita, baik dalam mengatasi krisis ekonomi global, dalam hubungan G20, APEC, East Asia Summit, ASEAN, G8 plus, dan pemeliharan perdamaian dunia.

Masa Periode Jokowidodo

 

Presiden Indonesia ke-7

Mulai menjabat

20 Oktober 2014

Wakil Presiden

Jusuf Kalla (2014–2019)

Ma'ruf Amin (sejak 2019)

  A. Bidang pendidikan

Menristekdikti Mohamad Nasir menjelaskan, dalam empat tahun anggaran dialokasikan untuk kebutuhan beasiswa di pendidikan tingkat tinggi. Selain itu, pendanaan juga diberikan pada program-program teknologi untuk masyarakat.

Dia menyatakan, dari sisi penerimaan beasiswa baik di Bidikmisi maupun ADik, terus mengalami pertambahan jumlah mahasiswa yang menerimanya.

Secara rinci, penerima bidik misi pada tahun 2014 sebanyak 196.408 mahasiswa, 2015 sebanyak 258.015 mahasiswa, 2016 sebanyak 305.205 mahasiswa, serta di 2017 sebanyak 339.348 mahasiswa.

Nasir menyatakan, hasil dari beasiswa bidik misi yakni memberi peningkatan akses yang tidak mampu secara ekonomi untuk bisa menempun pendidikan di perguruan tinggi. Selain itu, sebanyak 82,83% mahasiswa penerima Bidikmisis memiliki IPK diatas 3,00.

Sementara untuk, beasiswa ADik Papua dan 3T (daerah tertinggal, terdepan dan terluar) pada tahun 2014 tercatat 1.673 mahasiswa, 2015 sebanyak 2.151 mahasiswa, 2016 sebanyak 2.746 mahasiswa, serta di 2018 sebanyak 3.468 mahasiswa.

Adapun untuk di tahun 2018, hingga kuartal III penerima sebanyak 4.715 mahasiswa dari target sebanyak 5.437 penerima.

1. Jokowi menorehkan prestasi pada bidang pendidikan dengan membangun sekolah baru sejumlah 231 unit, ruang kelas baru sejumlah 5.983 ruang, SD/SMP di daerah 3T sejumlah 580 unit, dan lembaga PAUD sejumlah 69.569 unit. Selain itu, pembinaan guru karakter dilakukan pada 3,6 juta guru. Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga telah dibagikan kepada 11 juta anak kurang mampu untuk melanjutkan sekolah sampai tamat SMA/SMK.

2. Tahun kedua pemerintahan Jokowi lebih berpretasi dibidang pendidikan dengan melakukan Peningkatan akses dan infrastuktur pendidikan dengan a) merehabilitasi 11.663 ruang belajar pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK, SLB untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada, b) membangun 14.223 ruang belajar baru pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK, SLB untuk meningkatkan daya tampung siswa.

3. Mendistribusikan KIP pada 17.927.308 anak kurang mampu melanjutkan sekolah sampai tamat SMA/SMK, d) membangun sekolah baru SD, SMP, SMA/SMK, SLB sejumlah 726 unit pada wilayah-wilayah dengan angka partisipasi pendidikan rendah.

4. Revisi Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum 2017. Beberapa revisi pada kurikulum 2017 yaitu: Pemerintah tidak lagi memberikan silabus kepada guru, melainkan sekolah yang harus membuat dan mengembangkan sendiri berdasarkan pedoman yang ada. Dalam hal penilaian juga mengalami perubahan yang signifikan, seperti pada pengambilan nilai pengetahuan diambil dari penugasan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Sedangkan untuk penilaian Kompetesi Dasar ketrampilan diambil dari nilai proses, produk, dan proyek. 

B. Bidang Kesehatan

Program Jokowi dalam bidang kesehatan yang paling menonjol, yaitu adanya fasilitas seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah diterima oleh 92 juta masyarakat. Program-program ini bisa langsung dirasakan manfaatnya secara langsung oleh publik.

KIS berfungsi sebagai kartu jaminan kesehatan, yang dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima KIS. KIS merupakan perluasan dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang diluncurkan pemerintah sebelumnya, yaitu pada 1 Januari 2014.

Program BPJS dibagi menjadi 2, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). Penerima BPJS PBI bisa mendapatkan KIS (Kartu Indonesia Sehat). KIS bisa digunakan pada Puskesmas, klinik, dan rumah sakit mana pun tanpa kecuali. Penerima BPJS PBI juga tidak harus membayar iuran. Banyak warga miskin terbantu dan mendapatkan fasilitas kesehatan sebagaimana mestinya.

C. Bidang ekonomi   

Selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya 5,04% per tahun.

Berikut data pertumbuhan ekonomi era Presiden Joko Widodo :

2015 : 4,88%

2016 : 5,03%

2017 : 5,07%

2018 : 5,17%

 

Di awal janjinya, Jokowi dan JK kala itu menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7%. Sayangnya, realita tak mampu menggapai angan dan cita-cita.

Selama pemerintahan Jokowi-JK pertumbuhan ekonomi tak mampu berada di atas 5,2%. Paling tinggi, ekonomi era Presiden Jokowi hanya mampu mencapai level tertingginya di 2018 yang mana mencapai 5,17%.

Pada 2018 sendiri, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV mencapai 5,18%. Di antaranya ditopang oleh :

• Konsumsi Rumah Tangga : 5,08%

• Konsumsi LNPRT : 10,79%

• PMTB (Investasi) 6,01%

• Ekspor : 4,33%

• Impor : 7,10%

abstraksi pertumbuhan ekonomi 2018:

1. Perekonomian Indonesia tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 14.837,4 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp 56,0 Juta atau US$ 3.927,0.

2. Ekonomi Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17% lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,99%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,08%.

3. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2018 dibanding triwulan IV-2017 tumbuh 5,18% (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,08%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh semua komponen, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen PK-LNPRT sebesar 10,79%.

4. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2018 dibanding triwulan III-2018 mengalami kontraksi sebesar 1,69% (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan 21,41%. Dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksi 2,22%.

5. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2018 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,48%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,58%, dan Pulau Kalimantan 8,20%.