Mengenal Akad Musyarakah

Pengertian Musyarakah

Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil, di mana dua orang atau lebih mengumpulkan dana pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Transaksi syariah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama, dengan memadukan seluruh sumber daya.

Landasan Hukum Akad Musyarakah

Sebagai implementasi dari sistem ekonomi islam, tentunya akad musyarakah tidak ujug-ujug diadakan. Terdapat landasan hukum dari al-qur’an dan sunnah terkait akad ini yaitu pada Q.S. Ash Shad ayat 28. Pada ayat tersebut Allah SWT berfirman yang artinya, “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini.“

Kemudian diperkuat dengan hadist qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi penghianatan, maka aku akan keluar dari mereka. (HR Abu Daud)”

Dari hadist tersebut dapat dilihat bahwa dalam berserikat penjagaan amanah menjadi penting. Karena Allah akan memberkahi usaha perkongsian yang dilandasi dengan amanah tanpa khianat.

Dasar hukum lainnya adalah taqrir Nabi SAW yang mana pada masa itu praktik musyarakah sudah dilakukan oleh masyarakat dan Nabi mendiamkan perilaku tersebut. Dalam kaidah hukum fiqh, ketika Rasulullah mendiamkan suatu kejadian artinya Rasulullah membolehkan perbuatan tersebut. Kejadian ini disebutkan dalam Al Sarakhsiy dalam Al Masbuth juz II halaman 151.

Fatwa DSN MUI terkait Musyarakah

Akad musyarakah telah memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yaitu pada Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut dikeluarkan atas beberapa pertimbangan diantaranya:

1.      Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan bantuan dari pihak lain yang mana itu bisa tercapai dengan salah satu caranya adalah musyarakah.

2.      Pembiayaan musyarakah nyatanya memiliki keunggulan baik dari segi kebersamaan juga dalam hal keadilan.

3.      Bila cara-cara tersebut dapat disesuaikan dengan syariah maka DSN perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah agar bisa menjadi pedoman lembaga keuangan syariah (LKS)

Rukun Musyarakah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan akad musyarakah. Hilangnya salah satu dari semua rukun yang ada maka akad musyarakah tersebut dapat dianggap rusak. Rukun tersebut diantaranya: Ijab Kabul (Shighat), dua pihak yang berakad, objek akad, dan nisbah bagi hasil.

Ijab Kabul (shighat)

Pada akad musyarakah, ijab kabul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1.      Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukan tujuan akad.

2.      Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.

3.      Akad dituangkan secara tertulis.

Dua Pihak yang Berakad (aqidain)

Tidak mungkin sebuah akad dapat terjadi tanpa melibatkan pihak yang berakad. Namun, pada akad musyarakah perlu untuk diperhatikan hal-hal berikut yang penting sehingga akad musyarakah menjadi sah, diantaranya:

1.      Pihak yang terlibat akad harus cakap akan hukum.

2.      Kompeten.

3.      Menyediakan dana dan pekerjaan.

4.      Memiliki hak mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.

5.      Memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dengan memperhatikan kepentingan mitranya.

6.      Tidak diizinkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Obyek Akad (Mauqud Alaih)

Ketika kedua belah pihak hendak untuk melakukan akad, maka hal lain yang harus diperhatikan selain kedua belah pihak tersebut adalah objek akad yaitu modal dan kerja.

Pada bagian modal, ia harus berupa uang tunai atau aset bisnis. Jika modal berbentuk aset, terlebih dulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati oleh semua pihak. Kemudian modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada orang lain. Pada prinsipnya tidak boleh ada jaminan pada akad ini. Namun, LKS dapat meminta jaminan sebagai bukti keseriusan atas akad musyarakah.

Lalu untuk objek akad berupa kerja, partisipasi dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra yang lain dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

Setiap mitra melaksanakan pekerjaan atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak.

NIsbah Bagi Hasil (Untung/Rugi)

Pada akhirnya, musyarakah memang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, cara memperoleh keuntungan tersebut harus didasari pada sikap yang adil dan tidak saling menzhalimi. Oleh sebab itu baik dalam hal mengambil keuntungan atau membagi kerugian, akad musyarakah memiliki ketentuannya sendiri.

Ketika terjadi keuntungan maka keuntungan tersebut harus dikuantifikasi kemudian dibagi secara proporsional atas dasar keuntungan. Bukan berdasarkan jumlah yang ditetapkan di awal. Misal, “karena saya memberikan modal 10 juta maka harus balik ke saya 10% dari 10 juta jadi 1 juta ya”.

Ini jelas dilarang karena merupakan praktik riba. Yang harus dilihat adalah dari hasil keuntungannya. Biar lebih jelas maka sistem pembagian keuntungan harus diperjelas dalam kontrak musyarakahnya.

Lalu, apabila terjadi kerugian maka kerugian harus dibagi di antara para mitra sesuai dengan proporsi modal yang diberikan antar kedua bleah pihak. Bila si A menanamkan modal 30 juta dan si B menanamkan modal 70 juta maka ketika terjadi kerugian si A akan mendapatkan porsi kerugian 30% dan si B akan mendapatkan porsi kerugian sebanyak 70%.

Syarat-syarat Musyarakah

Untuk melakukan akad musyarakah, selain harus dipenuhi hukumnya. Syarat atas akad tersebut juga harus dipenuhi. Secara umum syarat untuk melakukan akad musyarakah adalah sebagai berikut:

1.      Perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, menurut Iman Hanafi, semua jenis syirkah mengandung arti perwakilan. Berarti salah satu pihak diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakilnya untuk bertindak hukum terhadap objek perserikatan sesuai dengan izin pihak – pihak lainnya.

2.      Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad.

3.      Keuntungan untuk masing – masing pihak ditentukan secara global berdasarkan presentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti.

Jenis-Jenis Akad Musyarakah

1. Musyarakah Pemilikan

Keadaan ini berlaku jika ada dua pihak atau lebih berbagi warisan yang sama, wasiat, atau yang lainnya, yang menyebabkan terjadinya kepemilikan bersama sebuah aset oleh pihak-pihak tersebut. Dalam hal ini, keuntungan dibagi berdasarkan yang dihasilkan oleh aset tersebut.

2. Musyarakah Akad

Musyarakah akad terjadi berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak pemilik terkait dalam suatu usaha. Adapun akad ini terbagi dalam beberapa jenis:

1.      Al-In’an

Syirkah in’an terjadi antara dua pihak atau lebih yang memberikan modal dalam jumlah berbeda, dan keuntungan dibagi berdasarkan besaran porsi modal masing-masing yang telah disetorkan. Jadi bila ada dua orang yang bersyirkan dengan syirkah inan katakanlah si A dan si B. Maka modal si A tidak akan sama penyetorannya dengan modal si B

·         Mufawadah

Syirkah ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memberikan modal dengan jumlah yang sama, dan keuntungan serta kerugian yang terjadi ditanggung bersama dalam jumlah sama besar. Jadi bila ada dua orang yang bersyirkah dengan syirkah mufawadah katakanlah si A dan si B. Maka modal si A dan si B disetorkan dalam jumlah yang sama.

·         A’mal/Abdan

Syirkah a’mal atau juga disebut sebagai syirkah abdan adalah terjadinya kerja sama antara dua orang dengan profesi yang sama untuk menerima tawaran proyek pekerjaan tertentu, dan keuntungan dibagi rata sesuai laba dari pekerjaan yang dilakukan. Berbeda dengan dua syirkah sebelumnya yang menyertakan kontribusi berupa uang. Pada syirkah abdan, kedua belah pihak tidak menyetorkan uang melainkan skill/pekerjaan.

·         Wujuh

Syirkah wujuh kerja sama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. Syirkah wujuh dinamakan demikian karena syirkah ini hanya mengandalkan wujuh (wibawa dan nama baik) para anggota, pembagian untung rugi dilakukan secara negosiasi diantara para anggota.

Skema Musyarakah

Gambar di atas merupakan sebuah skema atas transaksi yang menggunakan akad musyarakah. Penjelasan atas skema tersebut adalah sebagai berikut:

1.      Nasabah mengajukan pembiyaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal.

2.      Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini

3.      Dalam hal ini antara kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha yang mana keuntunganya dibagi sesuai kesepakatan

4.      Jika terjadi kerugian maka di tanggung bersama sama dan tidak ada pihak yang dirugikan

Ilustrasi Akad Musyarakah

Terdapat dua orang yang akan melakukan akad musyarakah. Kedua orang tersebut bernama Afif dan Ciba. Afif memiliki keinginan untuk membuat sebuah proyek untuk membuat sekolah desain. Pada kesempatan yang sama, Ciba juga memiliki keinginan untuk membuat sekolah. Kemudian mereka bertemu dan membuat kesepakatan kerjasama musyarakah.

Jenis syirkah yang dipakai adalah syirkah inan dimana Afif memberikan modalnya sebesar 40 juta dan Ciba memberikan modalnya sebesar 60 juta. Mereka sepakat untuk nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk Afif dan 40% untuk Ciba. Dalam musyarakah, tidak menjadi masalah apabila Afif mendapatkan porsi keuntungan lebih tinggi dari Ciba meskipun porsi modal yang diberikan lebih kecil dari Ciba selama itu sudah disepakati di awal.

Alhasil usaha tersebut berjalan dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 1 miliar rupiah. Maka dalam hal ini Afif mendapatkan porsinya sebesar 600 juta (60% x 1M) dan Ciba mendapatkan porsinya sebesar 400 juta (40% x 1M)

Lalu, Bagaimana Bila Rugi?

Bila yang terjadi kemudian usaha mereka mengalami kerugian. Katakanlah kerugian tersebut adalah sebesar 10 juta rupiah. Maka perhitungan kerugian tersebut didasarkan pada porsi penyertaan modal. Afif menyertakan modalnya sebesar 40% maka Afif mendapatkan kerugian sebeasar 4 juta rupiah sedangkan Ciba menyertakan modalnya sebesar 60% sehingga ia mendapatkan kerugian sebesar 6 juta.

Musyarakah Mutanaqishah

Ini adalah akad musyarakah kontemporer yang sudah banyak dipraktikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Umumnya produk yang digunakan dalam akad ini adalah produk kredit perumahan (KPR). Secara definisi yang tercantum pada fatwa DSN MUI No 73 Tahun 2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah disebutkan bahwa Musyarakah Mutanaqisah adalah musyarakah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. 

Sehingga pada akhir periode salah satu pihak akan habis kepemilikannya karena 100% kepemilikan sudah ada pada pihak lain. Dalam praktik perbankan, maka dalam hal ini nasabah akan memiliki 100% kepemilikan atas suatu aset.

Skema Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

Gambar tersebut menjelaskan bagaimana skema MMQ berlangsung. Jadi, nasabah mendatangi bank dengan tujuan hendak memiliki sebuah rumah. Setelah berlangsung negosiasi maka nasabah dan bank bersepakat untuk melakukan akad MMQ. Nasabah memberikan modal atas rumah terebut sebesar 20% dan Bank memberikan modal sebesar 80%.

Setiap bulan nasabah akan membayarkan setoran/suntikan modal atas rumah tersebut kepada Bank demi mengurangi porsi kepemilikan Bank atas rumah tersebut. Namun, agar rumah tersebut dapat produktif dan menghasilkan. Maka, Rumah tersebut disewakan dan uang hasil sewa tersebut dibagi berdasarkan proporsi modal yang dimiliki kedua belah pihak.

Misalkan, hasil dari uang sewa tersebut adalah 1 juta. Maka nasabah mendapatkan bagian hasil sebesar 200 ribu (20% x 1 juta) dan bank mendapatkan bagian hasil sebesar 800 ribu (80% x 1 juta).

Akad MMQ akan berakhir ketika kepemilkan nasabah sudah 100% atas rumah tersebut dan Bank sudah tidak memiliki kepemilikan atas rumah tersebut.

Jadi, akad musyarakah harus dilakukan oleh pihak-pihak yang telah balig dan berakal sehat. Modal berupa dana, kinerja, dan perjanjian harus ada sebelum dilaksanakannya ijab dan kabul.